Pemkot urabaya antisipasi kelangkahan BBM

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. (ANTARA/M Risyal Hidayat)

Surabaya (ANTARA News) - Pemkot Surabaya telah mengantisipasi adanya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di beberapa daerah di Tanah Air sejak 19 November lalu.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Selasa, mengatakan sejak adanya pemberitaan kelangkaan BBM di beberapa daerah, pihaknya giat melakukan kontrol di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang ada di Surabaya.

Bahkan, lanjut dia, pemerintah kota juga telah mengeluarkan surat edaran (SE) agar penjualan BBM diperketat. "Untuk mobil plat merah dan mewah harus diperketat, jangan sampai mereka memakaai BBM bersubsidi. Kalau melanggar saya akan cabut izin operasionalnya," tegasnya.

Risma menuturkan sesuai cadangan BBM di Surabaya sebenarnya diperkirakan habis pada November. Namun dirinya berani menjamin stok yang ada bisa cukup hingga akhir tahun.

Salah satu yang dilakukan, kata dia, dengan melakukan efisiensi dan kontrol yang ketat.

Jumlah SPBU di Jatim tercatat sekitar 833 unit, sedangkan di Surabaya saja ada 107 SPBU. Pasokan rata-rata per hari untuk BBM bersubsidi wilayah jatim harusnya menerima 10.500 kiloliter untuk premium dan 5.500 kiloliter untuk solar.

Sayangnya semenjak ada pengendalian terjadi pengurangan sebesar 10 persen khusus wilayah Jatim sehingga terjadi antrean di beberapa tempat.

Menyikapi isu kelangkaan bahan bakar minyak di Surabaya, Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonmian DPRD Surabaya, Tri Setijo Puruwito menilai di Surabaya sejauh ini belum terjadi kelangkaan seperti di daerah lain, sehingga dampaknya belum terlihat.

"Kalau saya melihat sepertinya pasokan BBM di Surabaya masih cukup merata," ujar politisi dari partai keadilan sejahtera (PKS) ini.

Menkeu harapkan kuota BBM tidak lampaui target

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan sebesar 43,5 juta kiloliter tidak melampaui target dan upaya pengendalian konsumsi tetap dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Sampai akhir 2012, kita harus upayakan supaya kuota itu tetap di 43,5 juta kiloliter," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Menkeu juga mengatakan, saat ini kondisi fiskal secara keseluruhan dalam kondisi baik, namun tidak mengharapkan adanya peningkatan beban anggaran akibat kelebihan subsidi yang harus ditanggung karena adanya kelebihan konsumsi BBM bersubsidi.

"Kalau memang perlu ada peningkatan, tentu saya tidak mengharapkan. Tetapi secara umum fiskal kita dalam keadaan baik. Kita memang perlu memperhatikan penerimaan negara karena ada sedikit yang perlu diperhatikan pada penerimaan negara," katanya.

Ia memahami adanya kesulitan yang dihadapi daerah karena mengalami kelangkaan BBM bersubsidi dan siap melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi masalah ini dalam pertemuan koordinasi.

Tetapi, Menkeu mengharapkan, upaya penataan dan pengendalian tetap dilakukan, karena kelebihan kuota dari 43,5 juta kiloliter tersebut juga akibat dari upaya penyelewengan dan penyelundupan yang masih terjadi.

"Di beberapa daerah mungkin bisa dilakukan penyesuaian, tetapi sebagian besar itu bisa ditata. Jadi tetap kita mengharapkan supaya kuota tidak meningkat," katanya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta pemerintah daerah untuk membantu dalam pengawasan adanya penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi.

"Kami memang meminta kepada pemda-pemda untuk membantu mengawasi penyaluran BBM bersubsidi," kata Hatta.

Hatta mengatakan, pengawasan tersebut ditujukan agar BBM bersubsidi dapat benar-benar sampai ke masyarakat dan penyimpangan yang mengakibatkan kelangkaan tidak terjadi.

Menkeu ingin pengendalian BBM tetap diterapkan

Menteri Keuangan Agus Martowardojo 

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menginginkan pengendalian konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus dilakukan agar kuota tidak membengkak dan beban fiskal tidak meningkat.

"Saya sendiri masih ingin bisa kita kendalikan. Saya juga mendapatkan laporan penyelundupan minyak jenis nafta ke luar. Ini harus kita awasi terus," katanya di Jakarta, Senin.

Menkeu juga meminta pengawasan penggunaan BBM bersubsidi di daerah juga makin ditingkatkan karena masih banyak industri pertambangan dan perkebunan yang menggunakan BBM bersubsidi.

"Saya lihat pengendalian di pertambangan dan perkebunan agar tidak memakai BBM subsidi dilakukan, namun banyak jatah di daerah terpakai pertambangan dan sektor-sektor yang seharusnya tidak menikmati," ujarnya.

Namun, ia mengakui pengendalian BBM bersubsidi di daerah menimbulkan keresahan sosial dan perlu respon cepat dari kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk merespon hal tersebut.

Menurut Menkeu, apabila diperlukan pemerintah akan segera melakukan rapat koordinasi untuk mengantisipasi kelangkaan BBM bersubsidi serta kemungkinan kelebihan kuota yang terjadi hingga akhir tahun.

"Saya masih tunggu koordinasi di Kementerian ESDM sendiri. Kalau melebihi kuota, Kementerian ESDM akan undang rakor," katanya.

Langkah darurat

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan rencana PT Pertamina untuk menghentikan sementara pengendalian penjatahan BBM bersubsidi di beberapa wilayah Indonesia merupakan situasi darurat untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.

"Dalam situasi darurat dan untuk mengatasi langkah darurat, saya kira bisa dibenarkan," katanya saat ditemui di Jakarta.

Menurut Hatta, pemerintah belum memikirkan risiko fiskal yang terjadi apabila kebijakan pengendalian BBM bersubsidi tersebut dicabut, karena dampak sosial akibat kelangkaan BBM itu lebih penting.

"Nanti dievaluasi untuk mengatasi gejolak karena masalah sosial jauh lebih penting untuk diatasi, agar jangan sampai terjadi konflik," katanya.

PT Pertamina mengambil langkah untuk menghentikan penjatahan BBM bersubsidi karena pengendalian tersebut menyebabkan antrean panjang dan berpotensi terjadi konflik horizontal seperti di Kabupaten Kutai Barat.

Selama sepekan terakhir, ketika dilakukan pengendalian BBM bersubsidi terjadi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah antara lain Batam, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan Jambi.

(ANTARA)