Redenominasi tidak pengaruhi ekspor Indonesia

Uang kertas rupiah pecahan Rp100.000 dalam gudang penyimpanan uang di satu bank Indonesia. (FOTO ANTARA/Eric Ireng)

...

Jakarta (ANTARA News) - Rencana Bank Indonesia meredenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah tidak akan mempengaruhi ekspor Indonesia yang hingga saat ini masih menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat.

"Redenominasi rupiah tidak mempengaruhi ekspor, karena mata uang yang dipergunakan untuk transaksi ekspor adalah dolar Amerika Serikat," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Gusmardi Bustaman, di Jakarta, Rabu.

Bustaman mengatakan, redenominasi tersebut hanya menghilangkan angka nol di belakang mata uang rupiah, namun untuk harga barang akan tetap sama.

"Redenominasi hanya mengurangkan angka nol di belakang dan saya rasa tidak akan berpengaruh terhadap ekspor kita," katanya.

Redenominasi adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut.

Seperti diketahui, wacana redenominasi mata uang rupiah berasal dari BI dan mengagendakan proses redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang akan berlangsung selama 10 tahun.

Tahapan redenominasi adalah 2011 sampai 2012 adalah sosialisasi, sementara masa transisi akan dimulai pada 2013 hingga 2015, 2016 sampai 2018 adalah penarikan mata uang lama, dan 2019 hingga 2022 adalah penghapusan tanda redenominasi di mata uang dan proses redenominasi selesai.

Sebelumnya, pada Jumat (7/12), Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai redenominasi yang akan dilakukan pemerintah dapat membuat operasi IT (informasi teknologi) dan penyimpanan data perdagangan saham lebih sederhana.

"Bursa hanya mengikuti, tapi memang banyak manfaatnya terutama kebutuhan operasi IT dan penyimpanan data menjadi lebih sederhana," ujar Direktur Utama BEI, Ito Warsito, di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, dengan rededominasi maka laporan keuangan emiten juga menjadi lebih sederhana, begitu juga dengan harga saham yang diperdagangkan di lantai Bursa.

BI< tantangan menjaga ekonomi 2013 lebih berat

Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution. (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma)

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution menilai tantangan menjaga ekonomi nasional pada 2013, akan lebih berat dibanding 2012 seiring dengan kondisi global yang belum kondusif.

"Ekonomi Indonesia cukup stabil pada tahun ini. Pada 2013, tantangannya lebih berat untuk menjaga kondisi ekonomi tetap stabil seperti saat ini menyusul ekonomi eksternal yang masih belum kondusif," ujar Darmin di Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan, meski ekonomi AS menunjukan tanda-tanda perbaikan namun kondisinya masih berjalan lambat dan belum berpengaruh signifikan.

Sementara China dan Jepang, lanjut dia, sedikit mulai terpukul sehingga kondisi tersebut menambah kekhawatiran akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia.

Mencermati hal itu, Darmin mengatakan, BI akan menempuh berbagai kebijakan dengan tetap menjaga keseimbangan eksternal dan mengarahkan inflasi pada sasarannya.

Selain itu BI juga tengah menyiapkan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan pengaturan perbankan sehingga pada 2014 dapat langsung berjalan.

Menurut Darmin, ada dua kelompok yang menjadi tantangan bagi BI di 2013 mendatang. Pertama, risiko dari rendahnya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dunia dan volume perdagangan dunia, sehingga membawa kinerja PDB nasional pada kisaran bawah.

"Pada Triwulan III-2012 perekonomian Indonesia tumbuh 6,2 persen ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Ke depannya, ekspor diperkirakan akan membaik. Pertumbuhan ekonomi 2012 di perkirakan 6,3 persen," katanya.

Kedua, lanjut Darmin, adanya peningkatan tekanan inflasi yang antara lain disebabkan faktor risiko seperti kendala pasokan dan produksi bahan makanan, kenaikan harga energi serta meningkatnya ketidakpastian pemulihan ekonomi global yang berpotensi memicu tekanan nilai tukar rupiah.

"Guna mengantisipasi situasi itu, BI menetapkan sasaran strategis 2013, antara lain menjaga kondisi moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran, aman dan efisiensi," ujar Darmin.

Darmin mengatakan, dalam upaya mendukung kinerja BI untuk mencapai sasaran strategis, pihaknya membutuhkan anggaran pengeluaran operasional senilai Rp5,55 triliun.

"Kami menargetkan penerimaan operasional sebesar Rp16,74 triliun," katanya.

Darmin memaparkan, sedianya anggaran pengeluaran operasional itu digunakan untuk gaji dan penghasilan lainnya sebesar Rp2,32 triliun, pengembangan dan pemeliharaan SDM Rp1,56 triliun.

Kemudian untuk logistik Rp594 miliar, penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung Rp321 miliar, program sosial BI dan pemberdayaan sektor riil Rp126 miliar, pajak Rp492 miliar, dan cadangan anggaran Rp135 miliar.