Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Ja'far (FOTO ANTARA)
 
 
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR Marwan Ja'far mengusulkan enam program untuk menyejahterakan nelayan dan masyarakat pesisir, yaitu pertama pemberian kredit dengan bunga rendah dan mudah pelaksanaanya untuk nelayan.

"Pemberian kredit murah ini bertujuan agar nelayan bisa mendapatkan modal usaha dengan mudah dan terjangkau dengan kemampuan para nelayan,dan bukan seperti rentenir yang memberatkan. Contohnya adalah memberikan pinjaman dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga yang tidak memberatkan nelayan," katanya di Jakarta, Minggu.

Kedua, program pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia nelayan agar meraka bisa memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara maksimal. Hal tersebut karena sebagian besar nelayan mengenyam pendidikan yang relatif rendah, sehingga nelayan tidak hanya sekedar bisa mencari ikan, tetapi juga tahu bagaimana memasarkan hasil tangkapannya.

Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur di daerah pesisir  yang menunjang keberlangsungan usaha nelayan. Marwan memberikan contoh, tersedianya tempat pelelangan ikan yang memadai, infrastruktur jalan yang layak dan bagus, tersedianya pelabuhan yang memadai untuk menambatkan perahu nelayan agar aman dan nyaman.

Keempat, program pemberian pemahaman kepada masyarakat pesisir agar tidak mengandalkan hasil laut semata, tetapi bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar pesisir karena adanya cuaca di bulan tertentu yang membuat nelayan tidak bisa melaut.

Marwan mencontohkan, seperti perlunya pelatihan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan limbah hasil laut, seperti cangkang kerang dan lain sebagainya, sebagai sumber ekonomi alternatif.

"Kelima, program perlunya perhatian maksimal dan serius pemerintah, baik pusat maupun daerah, yaitu dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan sekaligus merealisasikan berbagai program yang bisa menyejahterakan nelayan dan masyarakat pesisir," katanya.

Selanjutnya, kata Marwan, perlunya regulasi yang melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan, sehingga mereka bisa dilindungi hak-haknya dan mendapat perhatian yang memadai.

Anggota Komisi V DPR itu, menambahkan pada tahun 2010, penduduk Indonesia sebesar 237 juta dan diperkirakan pada 2020 mencapai 255 juta. Potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan sekitar 1,2 triliun dolar AS per tahun, atau dapat dikatakan setara dengan 10 kali APBN negara, sedangkan jumlah penduduk miskin mencapai angka 7,8 juta jiwa pada 2010 yang tersebar di 10.640 desa pesisir.

"Dapat saya simpulkan bahwa selama empat tahun ada kenaikan jumlah sebesar 2.550 desa di pesisir pantai dan ada 2,6 juta jumlah orang miskin yang tinggal di pesisir pantai," katanya.

Menurut Marwan, melihat data di atas dapat disimpulkan bahwa nelayan Indonesia  --walaupun dengan sumber daya alam (laut dan pesisir) yang melimpah-- belum bisa menyejahterakan mereka.(*)