Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto (tengaJakarta (ANTARA
News) - Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto
mengatakan pemerintah harus menggalakkan kebijakan pembangunan ekonomi
nasional yang pro-rakyat untuk kesejahteraan umum.
"Sasaran pembangunan ekonomi nasional harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia," kata Endriartono dalam keterangan pers di Jakarta, Senin.
Saat ini, Endriartono menyebutkan pengelolaan ekonomi nasional hanya dinikmati kalangan tertentu, sehingga tidak merata kepada seluruh rakyat.
Secara makro, kinerja ekonomi menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan indikatornya, seperti laju pertumbuhan meningkat, inflasi terkendali dan nilai tukar mata uang yang stabil.
"Namun jumlah orang miskin di Indonesia masih tinggi," ujar Endriartono seraya menambahkan rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia menjadi indikator pengelolaan ekonomi nasional tidak dirasakan seluruh masyarakat.
Purnawirawan jenderal bintang empat itu, menyatakan beberapa indikator lainnya juga menunjukkan terjadi kenaikan angka ketimpangan, angka pengangguran dan terutama pengangguran terselubung sangat tinggi.
Dia menambahkan mayoritas masyarakat Indonesia menggantungkan pada sektor ekonomi menengah ke bawah, namun hal tersebut dihadang kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.
Endriartono menyarankan pemerintah harus menjalankan kebijakan ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yaitu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kemakmuran rakyat.
Selanjutnya, pemerintah mengelola pembukaan pasar domestik dan strategi perdagangan internasional dengan mengedepankan kepentingan tenaga kerja, serta pertumbuhan kesejahteraan rakyat.
Kemudian, mengembangkan Industri Berbasis Iptek dan Inovasi Nasional, mewujudkan Kedaulatan Pangan dan energi, serta menciptakan lapangan kerja dan menata hubungan industrial.(*)h). (FOTO ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)
"Sasaran pembangunan ekonomi nasional harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia," kata Endriartono dalam keterangan pers di Jakarta, Senin.
Saat ini, Endriartono menyebutkan pengelolaan ekonomi nasional hanya dinikmati kalangan tertentu, sehingga tidak merata kepada seluruh rakyat.
Secara makro, kinerja ekonomi menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan indikatornya, seperti laju pertumbuhan meningkat, inflasi terkendali dan nilai tukar mata uang yang stabil.
"Namun jumlah orang miskin di Indonesia masih tinggi," ujar Endriartono seraya menambahkan rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia menjadi indikator pengelolaan ekonomi nasional tidak dirasakan seluruh masyarakat.
Purnawirawan jenderal bintang empat itu, menyatakan beberapa indikator lainnya juga menunjukkan terjadi kenaikan angka ketimpangan, angka pengangguran dan terutama pengangguran terselubung sangat tinggi.
Dia menambahkan mayoritas masyarakat Indonesia menggantungkan pada sektor ekonomi menengah ke bawah, namun hal tersebut dihadang kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.
Endriartono menyarankan pemerintah harus menjalankan kebijakan ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yaitu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kemakmuran rakyat.
Selanjutnya, pemerintah mengelola pembukaan pasar domestik dan strategi perdagangan internasional dengan mengedepankan kepentingan tenaga kerja, serta pertumbuhan kesejahteraan rakyat.
Kemudian, mengembangkan Industri Berbasis Iptek dan Inovasi Nasional, mewujudkan Kedaulatan Pangan dan energi, serta menciptakan lapangan kerja dan menata hubungan industrial.(*)h). (FOTO ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar